Tingkatpendidikan relatif tinggi, Tingkat pendapatan penduduk relatif tinggi, Tingkat kesehatan sudah baik . Faktor Mempengaruhi Pendidikan di Negara Berkembang. Secara ekonomi, pada umumnya miskin dan masih sangat tergantung pada alam, Secara demografis, pada umumnya padat penduduk, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, Padakesempatan kali ini membagikan jawaban dari soal Apabila di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk Didalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat, Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk (D) Kesatuan.. Sebab, bentuk negara kesatuan adalah negara dimana segala urusan kenegaraan dan pemerintahan cash. BERBAGI News – Indonesia merupakan negara dengan angka kelahiran yang tinggi, dan generasi muda ingin memajukan negara ini, dan mereka juga ingin mencapai tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya. Namun di era globalisasi mengubah cara masyarakat yang cenderung meninggalkan budaya oriental. Pada masa ini, pendidikan menjadi penting. Pendidikan adalah kegiatan belajar, keterampilan, dan kegiatan kelompok yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan dengan mewariskan ilmu untuk dipahami dan diterapkan, bahkan dapat mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas yang berguna bagi kehidupan manusia. Kesadaran bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa semakin meningkat. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap orang berhak atas pelatihan yang layak dan setara. Namun yang terjadi di Indonesia pada tahun adalah ketimpangan pendidikan seluruh rakyat Indonesia. Konon, ada perdebatan baru-baru ini tentang sistem pendidikan Indonesia saat ini, yang dianggap ketat dan tidak efektif. Hal ini terlihat pada orang yang kualitas pendidikannya di Indonesia tertinggal dari negara lain. Sistem pendidikan Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan negara lain. Satu-satunya perbedaan adalah kesalahan yang dibuat selama pelatihan di lapangan. Ada banyak kesalahan mendasar yang menjembatani kesenjangan antara tujuan sistem pendidikan dan implementasinya di lapangan. Pada akhirnya, semua tujuan ini dibuat tidak dapat dicapai dan diselesaikan dengan baik. Meskipun jumlah sekolah merata baik secara kuantitatif maupun kualitatif, beberapa anak membutuhkan dukungan keuangan untuk bersekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, kami dapat memberikan bantuan pendidikan seperti beasiswa, bimbingan belajar gratis, dan pembagian perlengkapan sekolah. Contoh beasiswa yang cukup terkenal di Indonesia antara lain Beasiswa Tanoto, beasiswa unggulan Kemendikbud, dan LPDP. Selama ini Indonesia memiliki banyak penerima beasiswa, namun belum semua siswa mencapainya. Yang dimaksud dengan isu pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua warga negara dan bagaimana pendidikan merupakan sarana pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan. Khususnya di negara berkembang, keadilan pendidikan telah lama menjadi fokus perhatian. Hal ini terkait erat dengan tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa. Pendidikan yang diselenggarakan secara adil meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM dan memungkinkan kita untuk membangun negara yang lebih baik. Warga negara yang berkualitas membantu memajukan negara dan negara. Untuk menarik warga negara yang berkualitas melalui pendidikan, perlu memberi mereka kesempatan pendidikan yang setara dan setara. Pendidikan adalah hak semua warga negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi negara dan negaranya. Tujuan nasional dicapai melalui pendidikan. Diharapkan semua warga negara memiliki kesempatan pendidikan yang sama dan merata sehingga pendidikan dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hambatan administrasi pendidikan menimbulkan masalah di bidang pendidikan, seperti pemerataan kesempatan pendidikan. Pendidikan yang adil telah lama menjadi fokus perhatian, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Persoalan pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sebesar-besarnya kepada semua warga negara dan meningkatkan bakat pendidikan untuk meningkatkan pembangunan. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan. Ini adalah salah satu masalah Indonesia yang perlu ditangani dan hanya ada sedikit kesempatan pendidikan. Banyak bagian dari daerah terpencil di negara ini yang belum tersentuh atau kekurangan fasilitas dan kesempatan untuk pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan muncul ketika masih banyak warga, terutama anak usia sekolah, yang tidak dapat tertampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya kesempatan pendidikan. Saat ini tingkat pendidikan Indonesia belum merata. Di kota-kota besar misalnya, institusi pendidikan dan infrastrukturnya sangat maju. Sementara itu, mereka hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya di desa. Masyarakat pedesaan bukan satu-satunya yang tertinggal dalam pendidikan. Daerah daerah di Indonesia timur bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang tapi juga kurangnya tenaga pengajar sehingga sekolah sekolah disana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Ada beberapa masalah pemerataan pendidikan di Indonesia karena banyak warga, terutama anak usia sekolah, tidak dapat memasuki sistem atau lembaga sekolah, kekurangan guru, dan anak-anak usia sekolah yang putus sekolah, atau bahkan tidak sekolah. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia ialah daerah yang perlu mendapat perhatian akibat isu pemerataan pendidikan adalah daerah-daerah terpencil atau terpencil negara. Selain sulit diakses dan terdistribusi di daerah-daerah tersebut, terutama di daerah tertinggal, akses pendidikan juga sulit. Pada titik ini, situasi pendidikan di Indonesia masih belum konsisten. Misalnya di kota-kota besar lembaga dan infrastruktur pendidikan sudah sangat maju, tetapi di desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana. Masyarakat pedesaan bukan satu-satunya yang tertinggal dalam pendidikan. Ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota besar tetapi tidak berpendidikan dan kurang mampu, dan banyak anak di bawah umur yang sudah bekerja membantu orang tuanya. Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya; fasilitas, alat-alat transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi. Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung ini – bila perbaikan hidup masyarakat yang lebih banyak ini yang menjadi sasaran kita dengan menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas; lebih efektif dan cepat – kondisi yang proporsional harus diciptakan dengan memobilasasi sumber-sumber lokal dan nasional. Ketimpangan pemerataan pendidikan ini terlihat jika dibandingkan dengan daerah pusat atau pemerintahan yang akses pendidikannya cenderung merata. Bahkan di pusat pemerintahan, ada warga usia sekolah yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Salah satu contoh masalahnya adalah siswa sekolah dasar tidak bekerja untuk mencari uang di jalanan, seperti pergi ke sekolah dan menyanyi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kesempatan pendidikan yang sama dan sebaran kesempatan pendidikan di Indonesia relatif kecil atau rendah. 1. Pemerataan pendidikan formal seperti pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar. Pendidikan prasekolah adalah untuk anak-anak yang belum menyelesaikan sekolah dasar atau pendidikan anak usia dini. Misalnya, kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Distribusi pendidikan dasar dapat dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah terpencil, namun yang menjadi permasalahan adalah ketimpangan mutu pendidikan dasar. Ada juga pendidikan menengah Bahkan di pendidikan menengah, bisa merasakan penyebarannya di berbagai pelosok Indonesia. Namun, masalah pemerataan kesempatan pendidikan tetap jelas. Siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP karena tidak punya uang di sekolah. Juga, fasilitas yang tersedia bervariasi tergantung pada lokasi. Perbedaan ini terasa antara pendidikan menengah di daerah perkotaan dan pendidikan menengah di daerah terpencil. Kemudian pendidikan tinggi Masalah pemerataan kesempatan pendidikan pada jenjang pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tentang biaya pendidikan tinggi. Masalah lain muncul karena kualitas pendidikan tinggi yang tidak merata di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya kualitas pendidikan tinggi di daerah terpencil, daerah terpencil dengan perguruan tinggi di pusat pemerintahan, dan daerah perkotaan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas lulusan dan bakat yang dihasilkan. 2. Pendidikan nonformal yang adil Selain persoalan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan di jalur formal, pembangunan pendidikan juga menghadapi persoalan peningkatan akses pendidikan nonformal dan pemerataan kesempatan. Pendidikan nonformal juga menghadapi tantangan dalam hal perluasan dan akses pendidikan yang adil bagi seluruh warga negara. Kesadaran masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, terutama di kalangan lansia, masih sangat rendah. Selain itu, pendidikan informal umumnya sangat mahal sehingga kelas menengah tidak dapat menjangkaunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan sebagai berikut a. Status sosial ekonomi masyarakat pedesaan dan terpencil sebagian besar miskin, dan nilai gizi anak-anak tidak lagi mampu mendukung aktivitas siswa bermain sambil belajar. b. Kurangnya sarana dan prasarana. c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan. d. Kualitas pendidik dan staf yang buruk e. Lambatnya akses pendidikan karena keterbatasan teknis daerah. Dampak tidak meratanya pendidikan 1. Jika ada ketidak merataan pendidikan disuatu negara akan menghambat kemajuan bangsa tersebut. Karena semakin baik kualitas pendidikan maka semakin maju negara tersebut. 2. Kualitas pendidikan didaerah akan berbeda/tertinggal jauh dengan pusat yang sering terprioritaskan. Selain itu juga Ada beberapa dampak atau implikasi eksternal yang dapat mempengaruhi pendidikan. Yakni, politik, ekonomi, sosial, teknis, hukum, dan lingkungan. Jika pemerintah mengumumkan kebijakan seperti memberikan dana sekolah gratis, politik juga dapat berdampak negatif pada pendidikan, tetapi uang layak, mungkin karena kesulitan membayar kembali uang atau korupsi. Dalam ekonomi di mana masih ada buku pelajaran mahal dan buku untuk anak-anak, banyak hal bisa menjadi sulit bagi orang miskin. Beasiswa memang tidak merata di beberapa wilayah Indonesia, namun masih banyak daerah terpencil yang sebenarnya membutuhkan beasiswa. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk semua karena kurangnya kesadaran sosial masyarakat yang secara sosial tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Semua orang tahu bahwa pendidikan itu penting, tapi masih banyak yang mengesampingkannya. Dan masyarakat orang kaya yang membantu tapi tidak bergerak membangun sekolah sosial untuk anak-anak kurang mampu dan anak jalanan karena kurangnya kesadaran sosial. Dengan perkembangan yang pesat, teknologi menuntut kita untuk lebih proaktif dalam menghadapi perkembangan. Dalam dunia pendidikan, teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif karena mulai memberikan perubahan yang besar. Ebook dan e-learning sudah ada, memudahkan belajar. Hukum menegakkan aturan karena masih banyak kekerasan di lingkungan sekolah, atau berita bullying sekarang dimuat di salah satu universitas besar di Jakarta. Beberapa buku telah diterbitkan untuk anak sekolah dengan unsur seksual. Seorang guru yang seharusnya menjadi panutan bagi siswa, tetapi masih ada berita tentang kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak sekolah. Seperti lingkungan pribadi, lingkungan sangat penting bagi pertumbuhan mereka yang mendukung cinta Tuhan, dan ciptaan Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, rasa hormat, dan sopan santun semuanya sangat penting dalam dunia pendidikan. .. Dan keluarga merupakan lembaga pertama bagi anak untuk mengembangkan kepribadiannya. Upaya Pemerintah untuk Kesetaraan Pendidikan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, antara lain Peningkatan jumlah anak yang berpartisipasi dalam pendidikan dan akses pendidikan dihitung berdasarkan angka partisipasi dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Saat ini, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya. Hal ini terlihat sejak tahun 1984, dengan Indonesia menyelaraskan pendidikan dasar formal, melanjutkan wajib belajar selama sembilan tahun pada tahun 1994 dan sekarang bertambah menjadi dua belas tahun. Ada juga upaya untuk memperkirakan pendidikan. Ini termasuk aplikasi untuk komunitas yang kurang beruntung seperti orang miskin, pengungsi, minoritas dan area bermasalah seperti anak jalanan Gunung, SMP/MT buka. Dengan memperkuat penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan berupa buku pelajaran dasar, bacaan, bahan ajar khusus IPS, IPA dan matematika, serta perpustakaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan prasekolah, hal itu telah kita capai. Ruang untuk laboratorium, laboratorium, dan barang-barang lain yang diperlukan. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat program LPDP dan Bidikmisi. Singkatnya, ini adalah program beasiswa pemerintah untuk siswa sekolah menengah / kejuruan kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup warga dan mengembangkan bakat yang berkualitas. Selain berprestasi, mahasiswa yang berkesempatan mendapatkan beasiswa Bidi Kumishi dan LPDP juga diharapkan dapat berpartisipasi atau berkontribusi dalam pembangunan negara dan negara Indonesia. Distribusi pendidikan yang adil dicapai dengan membuat pendidikan tersedia untuk semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau waktu. Untuk itu yang dibina adalah SD, Guru Tamu, SD Negeri, SMP Terbuka, SD, SMP, dan Perguruan Tinggi Paket A, B, C dan Perguruan Tinggi Terbuka yang disebut dengan pendidikan. Pemerintah serius dalam pemerataan pendidikan, dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun merupakan bukti kualitas dan jumlah SMP terbuka. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dalam wajib belajar 9 tahun ini dengan memberikan beasiswa dan bantuan dana operasional BOS kepada daerah-daerah yang kurang mampu dan miskin sawah. Ada sekolah gratis, bantuan dana operasional BOS atau dana alokasi BBM, namun bantuan yang diberikan tidak merata. Meskipun setiap orang berhak atas pendidikan yang layak, masih banyak orang miskin yang tidak memiliki apa yang seharusnya mereka dapatkan. Selain program tersebut, terdapat program pemerintah untuk mengatasi pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia. Misalnya, SM3T adalah program satu tahun yang mengirimkan guru ke daerah terpencil untuk membangun pendidikan yang lebih baik di masyarakat. KIP membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Adanya program Pendidikan Jarak Jauh yang memudahkan masyarakat yang ingin membangun pendidikan berbasis perguruan tinggi yang terkendala jarak dan keterbatasan waktu untuk mengikuti kursus ini. Program Pendidikan Guru Profesional ditujukan bagi lulusan sarjana yang ingin menjadi guru profesional dalam rangka meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut saya, isu ini terfokus pada desa-desa terpencil dengan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, pemeliharaan SD kecil di daerah terpencil, sistem guru, pembukaan SMP dan mengejar paket A dan B. Namun, hal itu dapat dengan mudah diatasi dengan membuka jarak. belajar di universitas. Solusi pertama yang menjadi perhatian saat ini adalah sistem zonasi. Sistem zona sendiri merupakan sistem penerimaan siswa baru berdasarkan wilayah tempat tinggal siswa tersebut. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong penyebaran pendidikan yang berkualitas, menghindari penumpukan orang-orang dengan kualitas tertentu di daerah tersebut, dan menghindari orang-orang yang hanya mendaftar di sekolah favorit mereka. Namun, sistem zona dapat merugikan jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, selain mengirimkan guru dan perlengkapan untuk menunjang pendidikan, semua pihak perlu turun tangan secara langsung, namun pihak yang menginstruksikan baik orang tua maupun masyarakat anak tentang pentingnya dididik harus hadir. Jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu didak semua orang menyadari pentingnya pendidikan, sehingga dapat dikatakan Indonesia belum mencapai pemerataan pendidikan selain sarana dan prasarana yang belum memadai di berbagai daerah. Memang pemerataan pendidikan di Indonesia sangat penting. Padahal ada banyak cara untuk pemerataan pendidikan di setiap daerah. Tentunya kita semua ingin Indonesia menjadi negara yang berkualitas, berpendidikan dan memiliki talenta yang potensial. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki generasi intelektual dan potensial. nrl Post Views 2,334 Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori Semua Soal ★ SMA Kelas 10 / PPKn Bab 4 SMA Kelas 10Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk ….A. FederalB. SerikatC. MonarkiD. KesatuanE. Negara bagianPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Tema 5 SD Kelas 5 › Lihat soalHewan pemakan hewan dan tumbuhan disebut dengan ….A. karnivoraB. herbivoraC. insektivoraD. omnivora IPA Tema 6 SD Kelas 6 › Lihat soalMasa remaja disebut juga dengan ….A. masa pubertasB. masa tuaC. masa balitaD. masa melahirkan Materi Latihan Soal LainnyaUlangan Bahasa Inggris SMA Kelas 10PAS Matematika Semester 1 Ganjil SMP Kelas 9Bahasa Jepang SMP Kelas 9PTS Akidah Akhlak MI Kelas 5 Semester GenapPAT PAI SD Kelas 3PKn Tema 6 SD Kelas 5Kuis IPA Semester Ganjil SMP Kelas 7Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat - Sosiologi SMA Kelas 10Vektor - Matematika SMA Kelas 10IPS Tema 1 Subtema 1 SD Kelas 5Cara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Wacana pemindahan ibu kota negara atau sering disebut IKN menjadi hal lumrah yang dilakukan suatu negara. Ibu kota sendiri merupakan pusat pemerintahan yang memiliki peran sebagai simbol dan representasi suatu negara, serta menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Dalam kurun 100 tahun terdapat setidaknya 30 negara yang sukses melakukan pemindahan ibu kota negaranya. Beberapa negara yang sukses dalam memindahkan ibu kota negara diantaranya Brazil, Malaysia, hingga Korea Selatan. Hal tersebut tentu saja menambah kepercayaan diri Indonesia dalam memantapkan wacana pemindahan ibu kota negara. Namun, di sisi lain tentu saja terdapat resiko kegagalan dari wacana pemindahan IKN ini yang mensyaratkan bahwa Indonesia harus melakukan pertimbangan yang matang dan mengutamakan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota negara. Gagasan pemindahan ibu kota tidak hanya muncul akhir-akhir ini saja, melainkan sudah ada sejak zaman kolonial dan belum benar-benar terealisasi hingga saat ini. Hingga memasuki tahun 2017 lalu, isu pemindahan ibu kota semakin hangat dengan meninjau dari aspek perencanaan, gagasan, dan payung hukum yang relatif lebih serius. Argumen utama dari wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia saat ini adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Gagasan ini tentu saja tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada pada Jakarta, melainkan juga akan memberikan dampak termasuk jika ditinjau dari segi ekonomi. 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar ibu kota negara. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya akan berdampak dalam jangka pendek, melainkan juga jangka menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, mulai dari pembangunan hingga pemindahan ibu kota negara akan mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah sekitar ibu kota negara. Kegiatan rumah tangga yang nantinya tercipta di wilayah ibu kota negara baru juga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berdampak pada perekonomian nasional. 2. Tambahan Inflasi Nasional Pemindahan ibu kota negara akan menyebabkan pertambahan inflasi nasional yang diproyeksikan minimal sebesar 0,3%. Pemindahan ibu kota negara akan menyebabkan pertambahan tekanan dari sisi permintaan. Provinsi lokasi ibu kota baru akan menerima inflasi seminimal mungkin apabila memiliki kesiapan infrastruktur. Selain infrastruktur yang harus dipersiapkan secara matang, keberagaman sektor produksi juga dibutuhkan untuk meminimalkan dampak inflasi akibat pemindahan ibu kota negara. 3. Menurunkan Kesenjangan antar Kelompok PendapatanPemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan yang tercipta antar kelompok pendapatan. Hal ini akan mempersempit adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi dan mewujudkan adanya pemerataan pendapatan. Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan mengakibatkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat meminimalkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun nasional. Meminimalisir kesenjangan pendapatan tidak hanya berdampak bagi sektor perekonomian melainkan juga akan menghindarkan masyarakat dari konflik sosial yang merupakan dampak dari ketimpangan pendapatan. 4. Peningkatan Lapangan KerjaMeskipun tidak dapat menghindari terciptanya inflasi, di sisi lain pemindahan ibu kota juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sekitar wilayah provinsi alternatif. Hal ini berdampak pada peningkatan tenaga kerja sehingga akan berdampak pada Produk Domestik Bruto PDB dan memiliki dampak positif terhadap pendapatan nasional. Selain itu, peningkatan lapangan kerja juga akan meminimalisir adanya pengangguran yang masih tergolong tinggi di Indonesia. Peningkatan lapangan kerja di wilayah ibu kota baru ini juga akan mengatasi ketidakmerataan pembangunan ekonomi yang selama ini cenderung berpusat pada daerah Jakarta dan sekitarnya. Akan tetapi sebaliknya, juga akan berpotensi menghilangkan dan menurunkan ekonomi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta menuju Kalimantan Timur memberikan dampak positif serta negatif yang tentu saja akan berimbas pada skala nasional. Pemindahan ibu kota dengan urgensinya mulai dari persiapan dalam menghadapi perubahan masa depan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, hingga kondisi Jakarta yang dirasa secara objektif tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara, sehingga dirasa perlu persiapan dan perencanaan yang matang agar mampu meminimalisir dampak-dampak yang tidak diinginkan. Pemindahan ibu kota ini juga perlu melibatkan peran publik dan masyarakat Indonesia sehingga mampu mengkaji perspektif secara menyeluruh dalam mempersiapkan pembangunan ibu kota negara yang dapat membawa Indonesia mewujudkan kesejahteraan serta pemerataan nasional. Lihat Kebijakan Selengkapnya

di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata